Teraskaltim.net | Kukar – Tantangan akses keuangan di wilayah pedesaan terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Melalui sinergi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kukar berupaya memperkuat ekosistem keuangan inklusif untuk menjangkau masyarakat desa yang selama ini minim layanan keuangan formal.
Dalam pertemuan bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kukar di Kantor OJK Kaltimtara, Samarinda, Rabu (11/6/2025).
Dalam kesempatan tersebut Pemkab Kukar mengusulkan dua desa sebagai proyek percontohan pengembangan ekonomi inklusif, yakni Desa Tanjung Limau (Muara Badak) dan Desa Manunggal Jaya (Tenggarong Seberang).
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menilai dua desa tersebut merepresentasikan tantangan nyata dalam pengembangan ekonomi desa akibat minimnya akses terhadap lembaga jasa keuangan.
“Masyarakat punya potensi, tapi kesulitan mendapatkan pembiayaan dan informasi keuangan yang tepat,” ujarnya.
Program ini dirancang dalam kerangka penyusunan kerja Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) Tahun 2025. Menurut Sunggono, keberhasilan program akan bergantung pada kolaborasi dengan OJK dan dukungan kelembagaan dari bank, asuransi, dan penyedia jasa keuangan lainnya.
Beberapa program prioritas yang tengah berjalan di Kukar juga disinergikan, seperti Kredit Kukar Idaman, EKI Desa, Kejar, Laku Pandai, hingga Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
Sunggono menerangkan terkait pentingnya penguatan regulasi dan kehadiran jaringan keuangan formal untuk menghindari praktik ekonomi nonformal yang merugikan masyarakat.
“Kalau tidak ada lembaga keuangan yang benar-benar hadir di desa, masyarakat akan terjebak pada sistem pinjaman informal yang justru menambah beban,” jelasnya.
Pemkab Kukar juga menyatakan kesiapan menyediakan data dan informasi pendukung, serta memfasilitasi peran aktif perangkat desa dan lembaga lokal. Pendekatan berbasis potensi wilayah akan digunakan untuk menyusun program pendampingan dan pelatihan keuangan.
Target yang ingin dicapai dari kolaborasi ini antara lain adalah peluncuran program EKI, pemetaan akses layanan keuangan di desa, hingga peningkatan literasi keuangan masyarakat secara terukur.
Hadir dalam kegiatan ini sejumlah pejabat daerah seperti Kabag Ekonomi Setkab Kukar Haryo Martani, Kabid Pemberdayaan DPMD Asmi Riyandi Elvandar, serta perwakilan lembaga jasa keuangan seperti Bankaltimtara, BRI, BPJS, dan Pegadaian.
“Semoga upaya ini segera ditindaklanjuti dalam bentuk program nyata agar masyarakat desa bisa langsung merasakan manfaat ekonomi yang merata,” tutup Sunggono. (Adv)
