Pemkab Kukar Evaluasi LKPJ 2024, Dorong Perbaikan Tata Kelola dan Infrastruktur Prioritas

teraskaltim.net

Agenda Laporan Hasil LKPJ Bupati Kukar Tahun 2024 bersama DPRD Kukar.

Teraskaltim.net | Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan melalui tindak lanjut atas rekomendasi DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024.

Rapat paripurna DPRD Kukar yang digelar di ruang sidang utama menjadi forum penting untuk mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah, serta menyepakati arah pembangunan ke depan.

Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, mengatakan bahwa rekomendasi DPRD bukan sekadar bentuk pengawasan, tetapi juga kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Baca Juga  Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda Jadi Kunci Pertumbuhan UMKM Sukarame

“Kami menyampaikan terima kasih atas semua masukan. Ini akan menjadi bahan evaluasi dan pemacu bagi kami untuk bekerja lebih baik,” ujarnya usai rapat, Senin (28/4/2025).

Ia menegaskan bahwa sejumlah program prioritas akan dirancang berdasarkan rekomendasi tersebut. 

Beberapa di antaranya meliputi peningkatan infrastruktur strategis di wilayah Muara Badak dan Marang Kayu, pengoperasian Pasar Tangga Arung, serta percepatan pembangunan rumah sakit dan fasilitas umum lainnya.

Baca Juga  Jelang Mudik Lebaran, Bupati Kukar Imbau Masyarakat Jaga Keselamatan

“Semua diarahkan agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” kata Sunggono.

Dalam bidang pendidikan, Pemkab menyatakan program berjalan sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Sementara itu, kawasan industri Marang Kayu juga mendapat perhatian khusus, termasuk percepatan perbaikan akses jalan sebagai penopang pengembangan kawasan.

“Marang Kayu telah masuk kawasan industri strategis. Maka perbaikan jalannya kami tetapkan sebagai prioritas, agar investasi dan aktivitas ekonomi dapat bergerak lebih cepat,” jelasnya.

Baca Juga  MBG di Kukar, Disdikbud Alami Tantangan Geografis Dalam Pelaksanaan

Sunggono memastikan bahwa rekomendasi DPRD tidak hanya akan direspons secara administratif, tetapi juga diwujudkan dalam langkah konkret di lapangan.

“Setiap saran yang disampaikan menjadi pijakan dalam menyempurnakan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (Adv)

Bagikan

Berita Terkait

Tinggalkan komentar